Harga BBM baru saja naik, dengan kenaikan sekitar 30%. Bensin dari Rp 4500/liter menjadi Rp 6000/liter. Banyak yang memprotes kenaikan BBM ini. Dan banyak pula yang membuat teori tentang perhitungan subsidi BBM, misalnya Kwik Kian Gie dan Agus Nizami. Meskipun saya awam… boleh dong coba bikin teori sendiri. Teori saya begini. 

Sebelumnya perlu kita ketahui dulu tentang biaya produksi BBM. Biaya produksi BBM dapat dibagi dua. Biaya untuk upstream (finding & lifting) dan biaya untuk downstream (refining & distributing). Menurut Oil Industry Statistics from Gibson Consulting biaya finding & lifting ini sebesar USD 10,92/barrel, setara dengan Rp 639,72/liter (asumsi 1 USD = 9300 IDR dan 1 barrel = 159 liter). Biaya downstream cukup susah diketahui karena berfluktuasi cukup signifikan. Dan saya tidak menemukan referensi untuk Indonesia. Dari California Energy Commision dapat dilihat statistik perubahan komponen biaya BBM dari waktu ke waktu. Saya hitung rata-rata biaya refining dan distribution selama 2008 sebesar USD 0,40 per gallon, atau setara dengan Rp 982,83/liter (asumsi 1 USD = 9300 IDR dan 1 gallon = 3,785 liter). Jadi total biaya produksi BBM dari masih di dalam perut bumi, sampai ke SPBU adalah Rp 1622,55/liter. Kita bulatkan jadi Rp 1623/liter.

Aksioma nomor satu: menurut konstitusi (juga menurut ajaran islam), kekayaan di dalam perut bumi  (termasuk minyak) adalah milik rakyat. Jadi kalau sebuah negara bisa memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri (produksi >= konsumsi), maka seharusnya rakyat hanya perlu membayar sebesar biaya produksi, yaitu Rp 1623/liter. Kalau rakyat bayar kurang dari itu, berarti pemerintah mensubsidi. Kalau rakyat bayar lebih dari itu, berarti sama saja “rakyat mensubsidi anggaran pemerintah”, karena minyak itu kan asli nya punya rakyat.

Kenyataannya sekarang kita adalah net-importer (produksi < konsumsi). Menurut hitung-hitungan Kwik Kian Gie (berdasarkan laporan Menteri Keuangan), produksi yang haknya bangsa Indonesia adalah 237,5 juta barrel per tahun. Total produksi kita sebetulnya adalah 339,28 juta barrel per tahun, selisihnya 101,78 juta barrel per tahun (sekitar 30%) jadi milik perusahaan-perusahaan asing yang mengebor minyak-minyak kita. Saya tidak paham kenapa kok bisa 30% ya, padahal bagi hasil produksi minyak di Indonesia kan 15%. Sementara itu konsumsi minyak kita per tahun adalah 377,36 juta barrel.

Dengan kata lain kita kekurangan produksi minyak sebesar 139,86 juta barrel per tahun, atau sekitar 37,06% (kita bulatkan 37%) dari konsumsi minyak kita. Artinya pada setiap 1 liter minyak yang kita konsumsi, ada 0.37 liter yang harus kita impor. Berapa harga minyak yang diimpor itu? Harga minyak mentah per barrel sekarang sekitar USD 125 atau sekitar Rp 7311 per liter, ini tentu saja sudah termasuk biaya upstream, karena sudah jadi minyak mentah. Dengan tambahan biaya produksi downstream sebesar Rp 983/liter (dibulatkan), jadilah total harga BBM yang kita impor saat ini sebesar Rp 8294/liter (sudah sampai SPBU). Sehingga harga BBM kita satu liter nya seharusnya (dibulatkan) = 1623 + (37% * 8294) = Rp. 4692 per liter.

Kalau pemerintah menjual BBM dengan harga di bawah itu berarti betul pemerintah memberikan subsidi, tapi kalau lebih dari itu bukan subsidi namanya. Wong minyaknya itu juga aslinya punya rakyat. Itu sama saja dengan seorang Ibu yang menjual makanan ke anaknya dengan harga jual lebih murah di banding harga di pasar sambil berkata… “Nak, ini aku jual makanan ke kamu dengan harga murah dan disubsidi lho”… jelas aja anaknya melongo bingung. Memangnya ada Ibu yang tega seperti itu??

Mohon maaf, saya baru berguru ekonomi minyak sebentar saja dari “Mbah Google”. Pasti hitungan saya penuh dengan kesalahan, silakan masukannya. Tapi apapun hasil akhir hitungan yang betul, moral ceritanya tetap sama: pemerintah tidak berhak menjual BBM ke rakyat dengan harga sama dengan harga pasar Internasional, karena meskipun kita kekurangan minyak dan harus impor, sebagian besar minyak yang rakyat gunakan dan yang diekspor adalah berasal dari perut bumi Indonesia yang merupakan hak milik rakyat Indonesia.